PANCASILA

Materi Penting

Pancasila

1. Pengertian Pancasila

 Secara Etimologis

Istilah “Pancasila” berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata “panca” yang 

artinya lima serta kata “syila” (vokal "i" pendek) yang artinya batu sendi, alas, atau 

dasar. Sementara itu, “syiila” vokal "i" panjang artinya peraturan atau tingkah laku 

yang baik, yang penting atau yang senonoh.

 Secara Terminologis

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan 

negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat–alat perlengkapan negara seperti 

lazimnya negara–negara merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

segera mengadakan sidang. 

Pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengesahkan Undang–Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945.

 Undang–undang tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Pasal–pasal UUD 

1945. Adapun, UUD 1945 berisi 37 pasal, 1 (satu) Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 

(empat) pasal, serta 1 (satu) Aturan Tambahan yang terdiri atas 2 (dua) ayat.

Pada bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea, tercantum rumusan 

Pancasila, sebagai berikut.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Persatuan Indonesia.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat          kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan.

5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara konstitusional, perumusan Pancasila yang benar adalah rumusan Pancasila 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini juga diperkuat dalam 

Ketetapan MPR XX/MPRS/1966 dan INPRES Nomor 12 tanggal 13 April 1968 yang 

menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan 

benar adalah PEMBUKAAN UUD 1945.

2. Sejarah Lahirnya Pancasila

Kekuasaan Jepang di Indonesia dimulai setelah Jepang mendaratkan tentaranya di 

Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 10 Januari 1942. 

Pada masa itu, Indonesia masih 

dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Tentara Belanda (KNIL) 

berhasil ditundukkan Jepang, kemudian Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 

“Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia”.

Jepang mengalami kekalahan di Perang Pasifik. Untuk mencari dukungan dari Indonesia, 

pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso menjanjikan kemerdekaan 

Indonesia kelak di kemudian hari. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut.

 Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha–Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tioosakai dengan susunan, sebagai berikut.

Ketua             : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat

Ketua Muda  : Ichibangase Yoshio (seorang anggota luar biasa)

Ketua Muda  : R.P. Soeroso (Merangkap Kepala)

Beranggotakan 60 (enam puluh) orang.

Sidang Pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal "29 Mei–1 Juni 1945". Sidang 

tersebut membahas tentang usulan dasar negara Indonesia. 

Beberapa anggota BPUPKI menyodorkan usulan dasar negara, sebagai berikut.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin mengemukakan dasar negara dalam isi 

pidatonya, di antaranya:

1) Peri Kebangsaan

2) Peri Kemanusiaan

3) Peri Ketuhanan

4) Peri Kerakyatan

5) Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, Moh. Yamin juga mengajukan usul secara tertulis mengenai 

rancangan yaitu:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Persatuan Indonesia

3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan dasar negara, di 

antaranya:

1) Persatuan

2) Kekeluargaaan

3) Keseimbangan Lahir dan Batin

4) Musyawarah

5) Keadilan Rakyat

 Ir. Soekarno mengemukakan dasar dari kemerdekaan Indonesia adalah dasar 

didirikannya suatu negara yang disebut philosophische grondslag, yaitu fundamen, 

filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam–dalamnya, yang di atasnya didirikan Indonesia 

yang merdeka. 

Kemudian, Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia 

disebut dengan Pancasila, yaitu:

1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)

2) Internasionalisme (Perikemanusiaan)

3) Mufakat atau Demokrasi

4) Kesejahteraan Sosial

5) Ketuhanan yang Berkebudayaan

Soekarno mengemukakan jika anggota sidang tidak setuju dengan rumusan Pancasila 

di atas, kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Trisila”, yaitu:

1) Sosio nasionalisme

2) Sosio demokrasi

3) Ketuhanan

Rumusan Trisila ini bisa diperas menjadi satu sila yang dapat disebut Ekasila, yaitu 

gotong royong. Ideasil Indonesia menurut Ir. Soekarno adalah gotong royong.

Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI menggodok rumusan Soekarno 

tentang Pancasila. Panitia Delapan juga menampung usul–usul tiap anggota lain. Setiap 

anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis, paling lambat tanggal 20 

Juni 1945. Setelah panitia delapan memeriksa usulan para anggota, disimpulkan ada 

perbedaan pendapat tentang hubungan antara negara dan agama. Para anggota golongan 

Islam menginginkan negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis 

menginginkan negara tidak beradasarkan hukum pada salah satu agama. Untuk mengatasi 

perbedaan itu, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah sembilan orang (Panitia Sembilan) 

yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis dan agama.

 Anggota Panitia Sembilan, di antaranya sebagai berikut.

1) Ir. Soekarno

2) Ki Bagus Hadikusumo

3) K.H. Wachid Hasjim

4) Moh. Yamin

5) M. Sutardjo Kartohadikusumo

6) A.A. Maramis

7) R. Otto Iskandar Dinata

8) Drs. Moh. Hatta

9) H. Agus Salim

Setelah Panitia Sembilan ini bersidang, pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil dirumuskan 

Mukadimah (Preambule) Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan 

“Piagam Jakarta”. 

Isi dari Piagam Jakarta, sebagai berikut.

1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat      Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat                           kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

     perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10–16 Juli 1945. Pada saat sidang, Ir. 

Soekarno diminta untuk menjelaskan tentang kesepakatan (Piagam Jakarta) tanggal 22 

Juni 1945 sebagai dasar negara. 

Selanjutnya, dibentuk tiga panitia kecil, yaitu:

1) Panita Perancang UUD 

2) Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan 

3) Panitia Perancang Pembela Tanah Air 

• BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan selanjutnya dibentuk Dokuritsu 

Junbi Inkai (PPKI) dengan Ir. Soekarno sebagai ketua. 

• Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. 

• Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 

dengan agenda, sebagai berikut.

1) Mengesahkan Undang–Undang Dasar 1945

Panitia mengubah Piagam Jakarta tujuh kata setelah kata ‘Ke-Tuhanan’, yang awalnya 

berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Klausul pasal pada batang 

tubuh Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1) mengenai syarat presiden juga 

diubah. Semula ayat ini mensyaratkan presiden harus orang Islam, tetapi kemudian 

diubah menjadi “harus orang Indonesia asli.”

2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama

Atas usul anggota Otto Iskandardinata, pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. 

Kemudian, ditunjuklah Ir. Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta menjadi wakil 

presiden.

3) Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Musyawarah 

Darurat.

3. Rumusan Pancasila

Rumusan lima nilai dasar yang tercantum dalam "Pembukaan Undang–Undang Dasar"

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat dibuktikan dari kata–kata “dengan 

berdasar kepada” yang terdapat dalam alinea empat. 

Rumusan lima nilai dasar tersebut, 

sebagai berikut.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

3) Persatuan Indonesia.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat                        Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

    Perwakilan.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan 

dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai ini bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, 

dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan 

dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sistem disusun berdasarkan urutan logis 

keberadaan unsur–unsurnya.

 Nilai–nilai yang terkandung dalam lima sila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 adalah, sebagai berikut.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

✓ Sila ini menekankan fundamen etis-

religius dari negara Indonesia yang bersumber 

dari moral ketuhanan yang diajarkan agama–agama dan keyakinan yang ada, 

sekaligus pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa di Indonesia.

✓Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi serta menjiwai sila–sila kemanusiaan yang 

adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.

✓ Penjabaran lebih lanjut mengenai sila pertama dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

a. Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara                Republik Indonesia Tahun 1945         

    alinea ketiga, yang berbunyi “Atas berkat rahmat       Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan        oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan                  kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia          menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

b. Pasal 9 ayat (1)

c. Pasal 28E ayat (1)

d. Pasal 28E ayat (2)

e. Pasal 28E ayat (3)

f. Pasal 29 ayat (1)

g. Pasal 29 ayat (2)

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

✓ Sila ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia adalah bagian dari kemanusiaan 

universal yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-

nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.

✓ Kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi serta dijiwai oleh sila ketuhanan Yang 

Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila–sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

✓ Penjabaran lebih lanjut Sila Kedua dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik       

Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

a. Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara                Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama.          yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya          kemerdekaan itu ialah 

hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus 

dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

b. Pasal 28

c. Pasal 28A

d. Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)

e. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)

f. Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

g. Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

h. Pasal 28F

i. Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2)

j. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

k. Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

l. Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)

m. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)

n. Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

o. Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

3) Persatuan Indonesia

✓ Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa 

bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Persatuan Indonesia dalam hal 

ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan 

keamanan.

✓ Persatuan Indonesia diliputi serta dijiwai oleh sila-

sila ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi serta menjiwai sila-sila kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

✓ Penjabaran lebih lanjut Sila Ketiga dalam Undang–Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

a. Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara                Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat,          yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk. B.         membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia.       yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan.      seluruh tumpah darah Indonesia.”

b. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

p. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat.       (5), ayat (6), dan ayat (7)

c. Pasal 32 ayat (1), dan ayat (2)

d. Pasal 35

e. Pasal 36A

f. Pasal 36B

g. Pasal 36C

h. Pasal 37 ayat (5)

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kbijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan

✓ Sila ini mengandung beberapa ciri dalam pemikiran demokrasi di Indonesia.

✓ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan diliputi serta dijiwai oleh sila-sila ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai 

sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

✓ Penjabaran lebih lanjut Sila Keempat dalam Undang–Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

a. Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara.               Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat,         yang berbunyi “... Kerakyatan yang dipimpin oleh        hikmat kebijaksanaan dalam.                                          permusyawaratan/perwakilan...”

b. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

c. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

d. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

e. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

f. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan          ayat (5)

g. Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat       (5), dan ayat (6)

h. Pasal 28

i. Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan          ayat (5)

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

✓ Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap 

orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, 

sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, 

landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat.

✓ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila–sila 

ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 

Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan.

✓ Penjabaran lebih lanjut Sila Kelima dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

a. Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara                Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua yang       berbunyi “Dan perjuangan pergerakan                          Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada        saat yang berbahagia dengan selamat sentausa          mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu            gerbang kemerdekaan  Negara Indonesia yang            merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

b. Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

c. Pasal 23A

d. Pasal 23B

e. Pasal 23C

f. Pasal 23D

g. Pasal 23E

4. Pancasila sebagai Dasar Negara

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci, sebagai berikut.

✓ Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber 

tertib hukum) Indonesia.

✓ Pancasila meliputi suasana kebatinan (geistlichenhintergrund) dari Undang–Undang 

Dasar 1945.

✓ Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar 

tertulis maupun tidak tertulis).

✓ Pancasila mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah 

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

✓ Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi penyelenggara negara.

5. Pancasila sebagai Ideologi Negara

✓ Ideologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu idien yang berarti melihat 

dan logia yang berarti ajaran. 

✓ Menurut Marxisme, ideologi didefinisikan sebagai pandangan hidup yang dikem-

bangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial dalam bidang politik 

atau sosial.

✓ Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pemikiran yang memuat pandangan 

dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, dan negara Indonesia 

yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dalam 

pengertian ideologi sama artinya dengan pandangan hidup bangsa atau falsafah 

hidup bangsa.

✓ Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya dapat dikatakan sebagai ideologi 

terbuka.

✓ Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi–dimensi idealitas, normatif, dan 

realitas.

Dimensi Idealitas : Pancasila memiliki nilai–nilai yang dianggap baik dan benar oleh 

masyarakat Indonesia pada khususnya & manusia pada umumnya.

Dimensi Normatif : Nilai–nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan 

dalam norma–norma atau aturan–aturan sebagaimana tersusun 

dalam tata aturan perundang–undangan yang berlaku di Inonesia, 

dari yang tertinggi hingga yang terendah.

Dimensi Realitas : Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di dalam masya-

rakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak pernah berten-

tangan dengan tradisi, adat-istiadat, kebudayaan, dan tata hidup 

keagamaan yang ada dalam masyarakat.

6. Perbandingan antara Ideologi Pancasila dengan Liberalisme dan Komunisme 

✓ Ciri–ciri liberalisme, sebagai berikut.

1) Mempunyai kecenderungan mendukung perubahan.

2) Memiliki kepercayaan terhadap nalar manusiawi.

3) Menggunakan pemerintah untuk meningkatkan kondisi manusiawi.

4) Mendukung kebebasan individu.

5) Ambivalen terhadap sifat manusia.

Kelemahan liberalisme adalah kebebasan yang tanpa batas dipergunakan oleh 

individu–individu dan kelompok–kelompok yang kuat guna memperluas kegiatan dan 

pengaruhnya, sedangkan pihak yang lemah akan semakin menderita.

Ciri–ciri liberalime yang positif ada di ideologi Pancasila, tetapi Pancasila menolak 

liberalisme sebagai ideologi yang bersifat absolutisasi dan determinasi. Absolutisasi 

adalah proses memutlakkan hal-hal yang hakikatnya tidak mutlak, sedangkan 

determinasi adalah ajaran bahwa sesuatu itu secara mutlak telah ditentukan dan 

dibatasi oleh faktor-faktor tertentu.

✓ Ciri-ciri komunisme, sebagai berikut.

1) Leninisme, artinya bersifat materialis, ateis, dan kolektivisme.

2) Sistem kekuasaan satu partai atas seluruh masyarakat.

3) Ekonominya bersifat etatisme.

4) Ideologi komunis bersifat absolutisasi dan determinasi.

Jika dibandingkan dengan komunisme, Pancasila sebagai ideologi memberi kedudukan 

yang seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 

UUD 1945 sebagai penjabaran yuridis formal Pancasila menunjukkan adanya ide 

keseimbangan itu.

7. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

✓ Secara etimologis, filsafat berasal dari Bahasa Yunani, yaitu philosophia (dari kata 

philen yang berarti mencintai atau philia yang berarti cinta serta sophia yang berarti 

kearifan) yang melahirkan kata Inggris “philosophy”, yang biasa disebut dengan “cinta 

kearifan”.

✓ Pancasila dalam perspektif filsafat berarti upaya mengkaji secara kritis atas semua 

pertanyaan tentang Pancasila, sehingga memperoleh kebenaran koherensi, 

korespondensi, dan pragmatisme tentang Pancasila. Dengan demikian, akan semakin 

ditemukan kebenaran yang hakiki tentang Pancasila.

✓ Kebenaran tentang Pancasila dapat diperoleh dari pengetahuan hukum kausalitas 

Aristoteles.

Adanya sesuatu dapat dilacak melalui empat kausa, sebagai berikut.

• Kausa Materalis

Nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup beragama 

masyarakat Indonesia.

• Kausa Formalis

Rumusan yang secara resmi tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang dinyatakan 

dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang tata urutan peraturan perundang-

undangan.

• Kausa Efisien

Hasil kerja BPUPKI dalam beberapa kali sidangnya.

• Kausa Finalis

Pancasila menjadi dasar negara.

✓ Dardji Darmodihardjo menyatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat yang idealistik, 

theis, dan praktis.

1) Idealistik

Pancasila berisi nilai–nilai atau pikiran terdalam tentang kehidupan yang baik.

2) Theis

Pancasila berisi filsafat yang mengakui adanya Tuhan YME.

3) Praktis

Pancasila tidak hanya berisi kebenaran teoritis, tetapi dititikberatkan pada 

pelaksanaannya.

 ✓ Soerjanto Puspowardojo, meyatakan bahwa Pancasila sebagai orientasi kemanusiaan 

bila dirumuskan negatif, sebagai berikut.

1) Bukan Materialisme

2) Bukan Pragmatisme

Pragmatisme adalah paham yang menitikberatkan kriteria tindakan manusia pada 

kemanfaatan dan kegunaannya.

3) Bukan Spritualisme

Pancasila menolak spiritualisme, tetapi mengakui adanya hal-hal rohani.

✓ Jika dirumuskan positif, Pancasila mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut.

1) Integral : Pancasila mengajarkan ajaran kemanusiaan yang integral.

2) Etis : Pancasila merupakan kualifikasi etis bagi penyelenggaraan negara.

3) Religuitas : Sila pertama Pancasila menegaskan religiusitas.

8. Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

✓ Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945

Pancasila secara yuridis terletak dalam UUD 1945. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kata-kata “dengan berdasar Kepada” yang ada dalam alinea keempat UUD 1945.

✓ Isi Pembukaan UUD 1945

1) Alinea pertama berisi tentang kemerdekaan adalah hak kodrat.

2) Alinea kedua berisi cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, 

adil, dan makmur.

3) Alinea ketiga berisi pengakuan nilai religius bahwa bangsa Indonesia mengakui 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa.

4) Alinea keempat berisi tujuan negara, hal ketentuan diadakannya UUD negara, hal 

bentuk negara, serta dasar filsafat negara.

✓ Maksud atau Tujuan Pembukaan UUD 1945

1) Alinea pertama untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemer-

dekaan sudah selayaknya karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak 

dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.

2) Alinea kedua untuk menetapkan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan 

kemerdekaan, yaitu terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan 

kedauatan negara, kesatuan bangsa, negara, dan daerah atas keadilan hukum dan 

moral bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadlian.

3) Alinea ketiga untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi per-

mulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia 

yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

4) Alinea keempat untuk melaksanakan segala sesuatu dalam perwujudan dasar–

dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis, 

yaitu realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia.

✓ Hakikat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 menurut hakikatnya merupakan pokok kaidah negara yang 

fundamental atau staatsfundamentalnorm dan berkedudukan dua hal terhadap tertib 

hukum Indonesia, yakni:

1. sebagai dasar tertib hukum Indonesia,

2. sebagai ketentuan hukum yang tertinggi.

✓ Syarat–Syarat Tertib Hukum Indonesia

1) Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum.

Penguasa dalam hal ini adalah Pemerintahan Negara Republik Indonesia 

(PembukaanUUD 1945 alinea keempat).

2) Adanya kesatuan asas kerohanian, dipenuhi oleh adanya dasar filsafat negara 

(Pembukaan UUD 1945 alinea IV).

3) Adanya kesatuan daerah, dipenuhi oleh adanya kalimat seluruh tumpah darah 

Indonesia (Pembukaan UUD1945 alinea IV).

4) Adanya kesatuan waktu, yaitu saat seluruh peraturan hukum berlaku. Dipenuhi 

oleh adanya …maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea IV).

✓ Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

1) Dari Segi Terjadinya

Pembukaan ditemukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernya-

taan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-

hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

2) Dari Segi Isinya

Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara, sebagai berikut.

a. Dasar Tujuan Negara

Tujuan Umum:

Adanya kalimat “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Pembukaan UUD 1945 

alinea keempat) dasar politik Indonesia bebas aktif.

Tujuan Khusus:

Adanya kalimat “… melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa” (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat). Tujuan nasional sebagai 

tujuan bersama bangsa Indonesia.

b. Ketentuan Diadakannya UUD Negara

Adanya kalimat “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” (Pembukaan UUD 1945 

alinea keempat). Indonesia harus berdasar pada UUD dan negara berdasarkan 

atas hukum.

c. Bentuk Negara

Adanya kalimat “… yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat” (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat).

d. Dasar Filsafat Negara

Adanya kalimat “… dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”(Pembukaan 

UUD 1945 alinea keempat).

✓ Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting dalam batang 

tubuh UUD 1945. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV 

Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari pembukaan dalam arti sebenarnya.

✓ Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Pembukaan UUD 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat 

Indonesia. Oleh karena itu, hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila 

bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material.

✓ Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi

Proklamasi memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan apa yang 

terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat 

mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.

9. Makna Lambang Pancasila

✓ Sila Pertama Dilambangkan Bintang

1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa.

2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab.

3) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk 

agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa.

4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang 

menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, 

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

kepada orang lain.

✓ Sila Kedua Dilambangkan Rantai

1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia 

tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, 

kedudukan sosial, dan warna kulit.

3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8) Berani membela kebenaran dan keadilan.

9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa 

lain.

✓ Sila Ketiga dilambangkan Pohon Beringin

1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan 

bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan 

golongan.

2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan.

3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial.

6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

✓ Sila Keempat Dilambangkan Kepala Banteng

1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia 

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama.

4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil 

musyawarah.

6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil 

keputusan musyawarah.

7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan 

pribadi dan golongan.

8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang 

luhur.

9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, 

nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi 

kepentingan bersama.

10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan 

pemusyawaratan.

✓ Sila Kelima Dilambangkan Padi dan Kapas

1) Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana 

kekeluargaan dan kegotongroyongan.

2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4) Menghormati hak orang lain.

5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan 

terhadap orang lain.

7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya 

hidup mewah.

8) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau 

merugikan kepentingan umum.

9) Suka bekerja keras.

10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan 

kesejahteraan bersama.

11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan 

berkeadilan sosial.